by Darmawan Sigit Pranoto | 22 Dec 2024
Sedianya, penerimaan negara digunakan sebagai stimulus fiskal untuk membiayai pembangunan dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun dengan adanya beban akumulasi utang yang semakin besar, negara menghadapi tekanan fiskal yang meningkat. Dengannya, kebijakan fiskal...
by Darmawan Sigit Pranoto | 3 Dec 2024
Sistem ekonomi pasar berangkat dari asumsi bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangan melalui mekanisme pasar yang terjadi dengan sendirinya. Keseimbangan artinya semua barang yang diproduksi akan diserap oleh permintaan. Struktur yang diharapkan adalan persaingan...
by Darmawan Sigit Pranoto | 22 Dec 2023
Menurut Taliercio dalam Subnational Own-Source: Getting Policy and Administration Right, begitu sebuah negara memutuskan untuk menerapkan otonomi daerah atau desentralisasi di wilayahnya, dia harus mampu membuat desain kebijakan fiskal yang efektif. Paradigma yang...
by Darmawan Sigit Pranoto | 9 Dec 2023
Berbicara mengenai teori korupsi dan strategi antikorupsi modern, rasanya sulit bagi kita untuk berpaling dari nama Robert Klitgaard, seorang profesor dari Harvard University. Melalui karyanya yang prestisius di tahun 1988, Controlling Corruption, Klitgaard menawarkan...
by Darmawan Sigit Pranoto | 5 Dec 2023
Dana perimbangan memakan porsi sekitar 60 persen dari total anggaran belanja pemerintah daerah pada negara-negara berkembang. Dana perimbangan ini menciptakan insentif dan mekanisme akuntabilitas yang memengaruhi manajemen fiskal, efisiensi, dan pemerataan layanan...
by Darmawan Sigit Pranoto | 22 Nov 2023
Banyak negara berkembang di dunia menjadikan penguatan pemerintah daerah, baik lokal maupun regional (wilayah/provinsi) sebagai agenda kebijakan pembangunan mereka. Salah satu penguatan yang dilakukan adalah penguatan dari sisi kekuatan pemajakan, yakni bagaimana...
by Darmawan Sigit Pranoto | 27 Dec 2022
Beberapa indikator makro antikorupsi menunjukkan isyarat yang positif di tengah gejala pesimisme publik akan pemberantasan korupsi. Realisasi investasi, menurut BKPM, mengalami peningkatan 42,1% dari tahun sebelumnya (detikcom, 24/10). Meningkatnya investasi dapat...
by Darmawan Sigit Pranoto | 24 Dec 2022
Korupsi berevolusi menurut tingkat pendapatan dan kualitas demokrasi suatu negara (Ali, 2015; Graycar & Monaghan, 2015). Di negara miskin dan kurang demokratis, korupsi berwujud dalam bentuk pemerasan, penyelundupan, dan penimbunan komoditas vital dalam lingkungan...
by Darmawan Sigit Pranoto | 12 Sep 2021
Mengubah layanan manual ke elektronik—apalagi ke dalam satu pintu—di negeri dengan budaya birokrasi sekental Indonesia bukanlah hal yang mudah. Dia tidak hanya memerlukan perubahan dalam tataran sarana, prasarana, regulasi, dan hal-hal teknis semacamnya, tetapi juga...
by Darmawan Sigit Pranoto | 1 Oct 2020
Majunya sebuah peradaban diawali dengan tumbuhnya budaya literasi yang kuat di dalamnya. Penghormatan terhadap pengetahuan dan karya tulis yang mengabadikannya adalah batu-batu pondasi yang menopang peradaban itu. Semakin kuat penghormatan, semakin tinggi menjulang...
by Darmawan Sigit Pranoto | 31 Dec 2019
Serangan Kekaisaran Jepang ke Pearl Harbor merupakan sebuah kehinaan abadi bagi Amerika Serikat. Pada hari Ahad pagi yang cerah, 7 Desember 1941, sejumlah 350 pesawat tempur dari enam kapal induk Kekaisaran Jepang membombardir pangkalan armada laut Amerika Serikat...
by Darmawan Sigit Pranoto | 27 Apr 2019
Potensi kebocoran penerimaan perpajakan di Indonesia (baik yang digalang oleh DJP dan DJBC) masih tinggi. Proprorsi pemeriksaan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh keduanya masih sangat rendah (di bawah 5%). Meskipun berada dalam satu kementerian, baik Pajak...
by Darmawan Sigit Pranoto | 21 Sep 2014
Dalam bidang ekonomi, ada dua hal yang menarik pada masa transisi pemerintahan sekarang ini. Pertama, wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai upaya peningkatan rasio penerimaan pajak, dan kedua, suasana “harap-harap cemas” di dalam negeri menjelang...
by Darmawan Sigit Pranoto | 16 Jul 2014
Bank Dunia (1996) telah merilis fakta bahwa terdapat hubungan yang positif antara terintegrasinya suatu negara ke dalam perdagangan global dengan tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Semakin cepat suatu negara terlibat aktif dalam perdagangan bebas dunia,...
by Darmawan Sigit Pranoto | 26 Jan 2014
Ada tiga alasan kuat mengapa Klub Riset Bea Cukai harus berdiri. Pertama. Tujuan dibentuknya organ-organ pemerintah tertuang dalam paragraf IV Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia....
by Darmawan Sigit Pranoto | 25 Oct 2013
Informal Funds Transfer (IFT) berarti transfer uang antar negara tanpa melalui lembaga keuangan formal seperti bank. Karena tidak melalui institusi resmi, IFT digemari oleh pelaku kejahatan transnasional untuk melancarkan aksinya. Modus yang umum dari IFT adalah...
by Darmawan Sigit Pranoto | 25 Jul 2013
Pertanyaan paling krusial adalah, saat sebuah organisasi sudah mendeklarasikan perubahannya, namun sesaat setelahnya kembali ke perilaku semula, apa yang harus dilakukan? Sementara perubahan bagi organisasi tersebut sangat mendesak dan penting? Perubahan sejati...
by Darmawan Sigit Pranoto | 1 May 2013
Korupsi bukanlah permasalahan sepele. Seperti virus, keberadaan, penularan, serta dampaknya-lah yang patut kita khawatirkan. Sebagai “isu paling ngetop”, korupsi telah menjalar di berbagai lapisan kehidupan, dengan lakon utama tetap pemerintah sebagai pemegang amanat...
by Darmawan Sigit Pranoto | 15 Apr 2013
Berbagai kalangan belakangan ini meributkan kembali efektivitas reformasi birokrasi Kementerian Keuangan. Menurut mereka, dengan masih adanya pegawai yang terindikasikan melakukan korupsi, menjadi pertanda yang sahih bahwa reformasi birokrasi tidak efektif atau bahkan...
by Darmawan Sigit Pranoto | 17 Mar 2013
Namanya Mbok Nasiyem—sebut saja begitu. Untuk seukuran wanita berusia 70-an tahun, fisik Mbok Nasiyem termasuk bugar. Mungkin karena senyum yang senantiasa melengkungi wajahnya setiap hari. Pagi-pagi, Mbok Nasiyem berangkat ke sebuah pabrik yang letaknya tak jauh dari...
by Darmawan Sigit Pranoto | 8 Mar 2013
Tanpa ada gempar berita, mulai 1 Januari 2014 nanti, pemerintah provinsi akan mendapat rezeki nomplok berupa pajak rokok, sebesar 10% dari total cukai yang dibayar. Jadi kalau cukai 80 triliun, akan dipungut 8 triliun (sebagai pajak rokok) untuk disetor ke provinsi....
